SAMBAS – postkotapontianak.com : Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas bersama beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Sambas melakukan aksi damai dengan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Sambas
Aksi damai tersebut Para Mahasiswa meminta Legislatif untuk meminta pembatalan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Penyampaian Aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas dan beberapa perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) ke kantor DPRD Kab Sambas itu sebagai upaya menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga tepat sasaran.
Koordinator Aksi dari Aliansi Mahasiswa Sambas, Dimas Yosa Ananda mengatakan aksi yang dilakukan ini sebagai upaya meminta Legislatif benar-benar mengawal kebijakan pemerintah dalam kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi tepat sasaran.
“Kami tidak menolak Kenaikan BBM, Kami bersedia mendukung penyesuaian harga BBM bersubsidi, jika pemerintah berjanji dan bisa melakukan beberapa tuntunan aksi pada hari ini,” tegas Dimas Yosa Ananda.
Dimas Yosa Ananda mengatakan adapun tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :
a. Meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pertamina untuk tegas memberlakukan kebijakan BBM Satu Harga sampai ke pelosok Indonesia, khususnya Kabupaten Sambas.
b. Meminta kepada pemerintah pusat untuk menyampaikan himbauan secara resmi tentang penetapan pengalokasian 2 Persen APBD untuk upaya penanggulangan akibat kenaikan BBM bersubsidi.
c. Meminta kepada pemerintah pusat dan Pertamina untuk memastikan distribusi penyaluran BBM untuk jenis Bensin, Pertalite dan atau Solar terdistribusi merata dan tidak ada kelangkaan.
d. Pemkab melakukan penyesuaian terhadap Upah Minimum Kabupaten sebagai dampak dari kenaikan BBM.
e. Meminta agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Organda Kabupaten Sambas dan Ketua Ikatan Sopir Kabupaten Sambas (ISKS), Rizal Farizal, Ia berharap dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi tidak ada kelangkaan BBM itu sendiri.
“Kami juga meminta DPRD mengawal terkait ketersediaan BBM, menjamin tidak ada perbedaan harga sehingga kami bisa melakukan aktifitas kami yang memang sangat bergantung dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi,” ujar Rizal Farizal.
Kegiatan diawali orasi di halaman gedung DPRD Kabupaten Sambas, kemudian karena ada persamaan persepsi antar 2 kelompok tersebut maka hanya perwakilan mahasiswa yang melaksanakan audiensi dengan DPRD sedangkan massa dari Organda akan kembali menjadwalkan ulang pertemuan dengan DPRD.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas kemudian di terima oleh Wakil Ketua DPRD, Ferdinan Syolihin dari PDI-P dan didampingi Wakil Ketua DPRD, Suriadi dari Partai Nasdem serta Anggota DPRD Kabupaten Sambas Lainnya antara lain Muhammad Farli dari Partai Nasdem, H Bahidin dari Partai Golkar dan Erwin Johana dari PKB.
“Kami mengapresiasi kegiatan apa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas, karena disampaikan dengan aman dan damai bertajuk silaturahmi Aksi Mahasiswa Mengawal BBM, tentu kami juga sepakat dengan hal itu,” terang Wakil Ketua DPRD, Suriadi.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kab Sambas, Erwin Johana, Ia mengatakan saat ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana distribusi Solar kepada masyarakat khususnya nelayan.
“Kita sepakat untuk mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi ini tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan, selain itu, kami juga sudah bertemu dengan perwakilan Pertamina untuk kuota BBM Kabupaten Sambas,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin menjelaskan bahwa Alokasi anggaran 2 persen Bantuan bagi warga terdampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisdi ini juga sudah disiapkan oleh Pemerinta Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas sebagaimana yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan.
“Bantuan ini nantinya disalurkan kepada Nelayan, UMKM dan Ojek di Kabupaten Sambas dan ini akan kita perjuangkan bersama dengan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. ##Muly ##
