“Jangan-jangan ia punya orang dalam di surga. Soalnya cukup nyumbang Rp50 ribu, bisa masuk surga,” kata kawan menanggapi heboh cerita orang dalam alias Ordal.
Awalnya saya sempat tidak tahu apa itu Ordal saat Anies Baswedan berulang kali menyebut kata itu dalam Debat Capres ronde pertama. Setelah semenit, baru tahu rupanya singkatan dari orang dalam. Menurut Anies, fenomena Ordal sangat merusak. Dalam hal ini, saya ikut setuju soal Ordal ini. Sayangnya, Anies tak menjelaskan bagaimana cara memberantas Ordal ini. Mirip korupsi, sangat marak. Semua bertekad memberantas korupsi, tapi cara yang ada belum mampu menghentikan laju korupsi. Yang ada, si tukang berantasnya malah jadi tersangka korupsi. Apalagi Ordal yang merambah di mana-mana.
Anies sendiri yang memunculkan istilah Ordal menjadi trending topic. Ada 282 ribu orang membicarakan Anies di dunia maya. Sementara kata Ordal sendiri juga trending dan dibicarakan 17,2 ribu. Saya fokus ke Ordal saja. Rasanya sangat sulit diterima bekerja di suatu tempat bila tidak ada Ordal. Sulit mengandalkan melitokrasi semata. Dengan adanya Ordal, segala test hanya formalitas. Mau jadi anggota komisi atau lembaga mesti ada Ordal. Mau jadi abdi negara juga demikian. Mau naik pangkat, pindah tempat kerja, mau jabatan, mau buat KTP, SIM, bila tak ada Ordal, akan lama, bahkan mandek. Bisa sih tanpa Ordal, yang mudah bisa jadi sulit. Kalau ada Ordal, semua menjadi mudah. Bahkan, kawan berseloroh, di surga juga ada Ordalnya. Ngaco…
Memang tak bisa dinafikan, Ordal itu memang ada dan nyata. Istilah lain Ordal, nepotisme. Salah satu amanat reformasi, hapuskan nepotisme. Sejak tahun 1998 sampai sekarang, nepotisme bukannya pupus, malah semakin marak. Justru semakin parah dengan lahirnya politik dinasti di mana-mana. Ada kabupaten dipimpin oleh pengusaha kaya raya. Dua periode ia kuasai kabupaten itu. Masanya berakhir, dimajukan istrinya. Terpilih dan berkuasa dua periode lagi. Habis masanya, giliran anaknya. Turut temurun kabupaten seperti milik keluarga. Lebih wow lagi ada provinsi dikuasai sepenuhnya satu keluarga. Cerita raja-raja kecil di daerah ini mulai naik tingkat. Negara dan pemerintah mulai ada tanda-tanda dikuasai politik dinasti. Bila ini benar terjadi, sangat berat bagi siapa saja lahir di negeri ini untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Kecuali, terlahir sebagai anak presiden.
Ordal atau nepotisme sebuah keniscayaan. Banyak tidak suka, namun kadang dibutuhkan juga. Dibutuhkan karena urusan bisa lancar. Kalau sesuai prosedur, sangat lama karena harus antre. Cuma, bagaimana cara memberantasnya, itu jadi persoalan. Ada upaya pemerintah misalnya meng-online-kan layanan umum. Misalnya, membuat paspor. Dulu, kalau tidak lewat calo, betapa sulitnya buat paspor. Sekarang, cukup daftar secara online, bila syarat lengkap, diminta datang pada hari dan jam yang telah ditentukan. Di sana langsung dilayani. Kekurangannya, tidak bisa cepat. Lumayanlah, tidak perlu calo lagi. Tapi, bagaimana agar bisa cepat, sehari bisa jadi, nah itu perlu Ordal. Apalagi yang mau buat itu seorang pesohor, paspor bisa kilat. Secara online hanya menghapus praktik calo.
Contoh lagi, bayar pajak kendaraan bermotor plus ganti plat. Sekarang, cukup satu hari semua jadi. Dulu, untuk dapatkan plat berbulan-bulan. Syaratnya urus sendiri. Bisa sih diurus orang lain, asal KTP asli ikut disertakan. Cuma, perlu antre saja. Di sini kadang banyak malas ngurus beginian. Ada yang pandai memanfaatkan situasi ini, menjadi calo atau jual jasa. Calo ini punya koneksi ke Ordal. Urusan menjadi sangat cepat. Tak perlu antre, semua beres dan diantar ke rumah lagi.
Ordal yang sering disebut Anies, nyata adanya. Di birokrasi, di lembaga hukum, di legislatif, dunia olahraga, apa saja pasti ada Ordal. Sangat nestapa bila tidak memiliki koneksi ke Ordal. Tinggal menghela napas. Mau mewujudkan melitokrasi, mudah diucapkan, praktiknya sangat sulit. Tetap butuh Ordal. Urusan cepat dan lancar. Satu-satunya yang tak butuh Ordal, pesan kopi plus pisang goreng srikaya.
#camanewak
Oleh : RJ.
